admisi@stikesyky.ac.id
0274 - 450691
Jalan Patangpuluhan, Sonosewu, Ngestiharjo,Kasihan, Bantul, DIY
Kuliah Tamu di STIKES YKY Yogyakarta Bahas Regulasi K3 Terbaru

Bantul, 23 Oktober 2026. Dr. Amin Subargus, S.K.M., M.Kes menyampaikan materi tentang regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaru di Indonesia dalam Kuliah Tamu Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. STIKES YKY Yogyakarta menyelenggarakan acara ini secara hybrid, yaitu luring dan daring. Sebanyak 42 mahasiswa Program Studi K3 tingkat 1 dan 2 mengikuti kegiatan tersebut.

Dr. Amin membuka paparan dengan dasar hukum K3 nasional. Ia merujuk pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan memberi setiap pekerja hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 yang menyatu dengan sistem manajemen perusahaan. Dr. Amin menyampaikan beberapa kali bahwa DPR telah menyetujui undang-undang ketenagakerjaan baru yang akan menggantikan UU No. 13 Tahun 2003. Saat kuliah berlangsung, undang-undang itu belum diundangkan dan belum memiliki nomor.

Komite K3 dan pembaruan 2025–2026

Bagian utama kuliah membahas pembaruan aturan. Badan yang selama ini dikenal sebagai P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) disebut Komite K3 dalam undang-undang baru tersebut. Permenaker No. 13 Tahun 2025 menata ulang struktur badan ini. Pimpinan puncak perusahaan menjadi ketua, dan sekretarisnya dijabat Ahli K3 bersertifikat. Pelaporan berkala berubah dari tiap tiga bulan menjadi tiap enam bulan, dan dilakukan secara digital.

Permenaker No. 14 Tahun 2025 memasukkan pemenuhan K3 ke dalam syarat legalitas usaha pada sistem perizinan berbasis risiko, dengan pengawasan yang terhubung ke OSS. Permenaker No. 11 Tahun 2026 mengatur tata cara pengawasan ketenagakerjaan yang baru. Pelaporan dipusatkan di SIAPkerja, penegakan hukum non-yustisial berjalan bertahap, dan pengawas berwenang menghentikan operasional objek K3 yang tidak memenuhi ketentuan.

001

Ketentuan per sektor

Dr. Amin juga menguraikan kewajiban di dua sektor. Di manufaktur, perusahaan harus menerapkan Lockout/Tagout pada perawatan mesin, mengelola bahan kimia berbahaya beserta Lembar Data Keselamatan, mengukur Nilai Ambang Batas lingkungan kerja, dan memastikan operator forklift dan crane memegang SIO yang berlaku. Di konstruksi, perusahaan harus mengalokasikan biaya K3 dalam RAB proyek, menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi sejak tahap tender, memeriksa perancah secara berkala, dan memakai proteksi jatuh untuk pekerjaan di atas 1,8 meter.

Dasar K3 untuk mahasiswa

Karena peserta berasal dari tingkat awal, Dr. Amin juga mengulas konsep bahaya dan risiko. Ia menyebut bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, dan mekanikal, serta menunjukkan cara menilai risiko dengan matriks kemungkinan dan dampak. Ia memaparkan hierarki pengendalian, yang dimulai dari eliminasi, substitusi, isolasi, perubahan proses, dan ventilasi, lalu berlanjut ke pengendalian administratif, dan berakhir pada alat pelindung diri. Mahasiswa juga mempelajari daftar 21 penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.

Sanksi dan tanggung jawab direksi

Dr. Amin menegaskan risiko hukum yang kini menjangkau korporasi. Menurut paparannya, kelalaian K3 dapat dibebankan sebagai kesalahan korporasi di bawah KUHP baru, dengan denda Kategori VIII hingga Rp50 miliar untuk pelanggaran berat yang berakibat fatal. Pidana tambahan meliputi pencabutan izin usaha, penutupan tempat kerja, dan pembubaran korporasi. Pengawas dapat menyegel lokasi kerja yang berbahaya, dan perusahaan menanggung ganti rugi perdata kepada keluarga korban di luar santunan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai keselamatan kerja kini menjadi bagian tata kelola perusahaan, sehingga direksi ikut bertanggung jawab atas pengelolaan risiko.

Langkah yang disarankan

Untuk memenuhi aturan baru, Dr. Amin menyarankan perusahaan meninjau dokumen HIRADC dan JSA, melakukan riksa uji berkala pada semua aset dan mesin, memvalidasi sertifikasi Ahli K3 dan SIO operator, menyesuaikan struktur Komite K3, serta memindahkan pelaporan ke SIAPkerja.

Dr. Amin menutup kuliah dengan ajakan kepada mahasiswa, baik yang hadir langsung maupun yang bergabung secara daring, untuk membawa budaya K3 yang proaktif ke tempat kerja mereka kelak.