Bantul, 23 Oktober 2026. Dr. Amin Subargus, S.K.M., M.Kes menyampaikan materi tentang regulasi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaru di Indonesia dalam Kuliah Tamu
Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. STIKES YKY Yogyakarta menyelenggarakan acara ini secara hybrid,
yaitu luring dan daring. Sebanyak 42 mahasiswa Program Studi K3 tingkat 1 dan 2
mengikuti kegiatan tersebut.
Dr. Amin membuka paparan dengan dasar
hukum K3 nasional. Ia merujuk pada UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 50 Tahun 2012
tentang Sistem Manajemen K3. Pasal 86 dan 87 UU Ketenagakerjaan memberi setiap
pekerja hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan mewajibkan
setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 yang menyatu dengan sistem
manajemen perusahaan. Dr. Amin menyampaikan beberapa kali bahwa DPR telah
menyetujui undang-undang ketenagakerjaan baru yang akan menggantikan UU No. 13
Tahun 2003. Saat kuliah berlangsung, undang-undang itu belum diundangkan dan
belum memiliki nomor.
Komite K3 dan pembaruan 2025β2026
Bagian utama kuliah membahas pembaruan
aturan. Badan yang selama ini dikenal sebagai P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) disebut Komite K3 dalam undang-undang baru tersebut.
Permenaker No. 13 Tahun 2025 menata ulang struktur badan ini. Pimpinan puncak
perusahaan menjadi ketua, dan sekretarisnya dijabat Ahli K3 bersertifikat.
Pelaporan berkala berubah dari tiap tiga bulan menjadi tiap enam bulan, dan
dilakukan secara digital.
Permenaker No. 14 Tahun 2025 memasukkan
pemenuhan K3 ke dalam syarat legalitas usaha pada sistem perizinan berbasis
risiko, dengan pengawasan yang terhubung ke OSS. Permenaker No. 11 Tahun 2026
mengatur tata cara pengawasan ketenagakerjaan yang baru. Pelaporan dipusatkan
di SIAPkerja, penegakan hukum non-yustisial berjalan bertahap, dan pengawas
berwenang menghentikan operasional objek K3 yang tidak memenuhi ketentuan.
Ketentuan per
sektor
Dr. Amin juga menguraikan kewajiban di
dua sektor. Di manufaktur, perusahaan harus menerapkan Lockout/Tagout pada
perawatan mesin, mengelola bahan kimia berbahaya beserta Lembar Data
Keselamatan, mengukur Nilai Ambang Batas lingkungan kerja, dan memastikan
operator forklift dan crane memegang SIO yang berlaku. Di konstruksi,
perusahaan harus mengalokasikan biaya K3 dalam RAB proyek, menyusun Rencana
Keselamatan Konstruksi sejak tahap tender, memeriksa perancah secara berkala,
dan memakai proteksi jatuh untuk pekerjaan di atas 1,8 meter.
Dasar K3 untuk mahasiswa
Karena peserta berasal dari tingkat awal,
Dr. Amin juga mengulas konsep bahaya dan risiko. Ia menyebut bahaya fisik,
kimia, biologi, ergonomi, psikologi, dan mekanikal, serta menunjukkan cara
menilai risiko dengan matriks kemungkinan dan dampak. Ia memaparkan hierarki
pengendalian, yang dimulai dari eliminasi, substitusi, isolasi, perubahan
proses, dan ventilasi, lalu berlanjut ke pengendalian administratif, dan
berakhir pada alat pelindung diri. Mahasiswa juga mempelajari daftar 21 penyakit
akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.
Sanksi dan tanggung jawab direksi
Dr. Amin menegaskan risiko hukum yang
kini menjangkau korporasi. Menurut paparannya, kelalaian K3 dapat dibebankan
sebagai kesalahan korporasi di bawah KUHP baru, dengan denda Kategori VIII
hingga Rp50 miliar untuk pelanggaran berat yang berakibat fatal. Pidana
tambahan meliputi pencabutan izin usaha, penutupan tempat kerja, dan pembubaran
korporasi. Pengawas dapat menyegel lokasi kerja yang berbahaya, dan perusahaan
menanggung ganti rugi perdata kepada keluarga korban di luar santunan BPJS
Ketenagakerjaan. Ia menilai keselamatan kerja kini menjadi bagian tata kelola
perusahaan, sehingga direksi ikut bertanggung jawab atas pengelolaan risiko.
Langkah yang disarankan
Untuk memenuhi aturan baru, Dr. Amin
menyarankan perusahaan meninjau dokumen HIRADC dan JSA, melakukan riksa uji
berkala pada semua aset dan mesin, memvalidasi sertifikasi Ahli K3 dan SIO
operator, menyesuaikan struktur Komite K3, serta memindahkan pelaporan ke
SIAPkerja.
Dr. Amin menutup kuliah dengan ajakan
kepada mahasiswa, baik yang hadir langsung maupun yang bergabung secara daring,
untuk membawa budaya K3 yang proaktif ke tempat kerja mereka kelak.
